Kementerian Dalam Negeri menjadwalkan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (16/10/2017) pekan depan.
Menjelang pemerintahan baru di DKI Jakarta, perlu diingat kembali sejumlah janji Anies-Sandi yang digaungkan pada masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 silam.
Salah satu janji yang menarik perhatian sebagian besar warga adalah program down payment (DP) 0 rupiah. Program ini awalnya diluncurkanAnies-Sandi dalam rangka mengatasi masalah kepemilikan hunian sebagian besar warga Jakarta, terutama mereka dari kalangan menengah ke bawah.
Berdasarkan laman resmi Anies-Sandi, www.jakartamajubersama.com, tertera keterangan jumlah kepemilikan hunian di Jakarta baru 51 persen dari total warga Jakarta untuk rumah tapak dan hunian vertikal. Sedangkan 40 persen sisanya disebut berasal dari kalangan masyarakat miskin dan belum punya rumah atau hunian sendiri.
Tujuan program ini adalah memberi solusi kepemilikan hunian bagi warga DKI Jakarta yang kurang mampu dengan uang DP yang ditanggung terlebih dahulu oleh pemerintah daerah.
Nantinya, peserta program DP nol rupiah mencicil uang DP kepada pemerintah dan bisa melanjutkan cicilan bulanan dalam jangka waktu yang relatif panjang.
"Ini kan salah satu mekanisme pembiayaan, jadi suplai rumahnya sudah banyak dibangun, yang belum mekanisme pembiayaannya," kata Anies pada 12 Juni 2017 lalu.
Dalam perkembangannya, muncul penjelasan lebih detail mengenai program tersebut. Sandi pernah menjelaskan, sempat ada wacana peserta program DP 0 rupiah untuk warga dengan penghasilan sampai Rp 7 juta per bulan.
"Prinsipnya, kami ingin memberi hunian yang layak kepada masyarakat. Baik itu yang berpenghasilan di bawah atau lebih dari Rp 7 juta," tutur Sandi pada 12 Juli 2017.
Belakangan, penjelasan ini dibahas oleh sesama warga karena dianggap membuka peluang warga kelas menengah bisa ikut sehingga peluang warga miskin untuk punya rumah dikhawatirkan sulit terwujud.Ada juga penjelasan bahwa program tersebut dikhususkan untuk hunian vertikal atau rumah susun sederhana milik, bukan rumah tapak seperti penjelasan pada awal masa kampanye.
Lama cicilan atau tenor untuk peserta program DP 0 rupiah bisa mencapai 30 tahun. Baik Anies dan Sandi pernah menjanjikan, pada masa awal kepemimpinan mereka nanti, akan dibuka gelombang pertama program DP 0 rupiah dengan jumlah peserta yang terbatas.
Dalam jangka waktu tertentu, akan dibuka gelombang berikutnya yang sejalan dengan persiapan serta anggaran. Sandi juga mengungkapkan keinginannya untuk bekerja sama dengan pihak pengembang guna mewujudkan program tersebut.